SOSIALISASI PERPAJAKAN

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak, orientasi penggalian potensi pajak terus diarahkan menuju orientasi pemanfaatan basis data untuk mengungkap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Perluasan basis data perpajakan melalui berbagai institusi, lembaga, asosiasi, dan pihak ketiga terus dilakukan Dirjen Pajak untuk menyusun profil Wajib Pajak sebelum dilakukan penegakan hukum atas “ketidakpatuhan” Wajib Pajak maupun pihak yang seharusnya menjadi Wajib Pajak. Basis data yang diperoleh Dirjen Pajak akan dipergunakan sebagai alat konfirmasi data yang valid atas kepemilikan harta dan penghasilan yang belum atau tidak diungkapkan Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Kegiatan identifikasi terhadap harta yang dimiliki dan transaksi usaha yang dilakukan Wajib Pajak akan terus dilakukan Dirjen Pajak tanpa sepengetahuan dan tanpa disadari oleh Wajib Pajak.

Ketidaksesuaian data yang dilaporkan dalam SPT dengan data yang sebenarnya terjadi sesuai basis data yang ditemukan oleh Dirjen Pajak akan menjadi risiko pajak yang dapat menjadi “bom waktu” bagi Wajib Pajak di masa mendatang. Risiko pajak berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana sebagai akibat ketidaktahuan dan/atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan perpajakan dapat mengancam kelangsungan usaha. Pembayaran beban pajak tambahan berupa pokok pajak yang kurang dibayar dengan ditambah sanksi administrasi yang besar di luar anggaran akan menggangu stabilitas keuangan usaha di masa mendatang. Sedangkan, pengenaan sanksi pidana berupa kurungan atau penjara beserta denda yang besar sangat tidak diharapkan karena dampak material dan sosial yang harus ditanggung Wajib Pajak.

Di sisi lain, kompleksitas kegiatan usaha juga dapat meningkatkan risiko pajak sejalan dengan proses bisnis yang dijalankan Wajib Pajak. Keberadaan berbagai jenis transaksi yang dilakukan, karakteristik lawan transaksi, catatan keuangan/ laporan keuangan yang disusun dan diakui dalam SPT, dan kepahaman terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku serta cara mempertanggungjawabkan data perpajakan, yang tidak dikuasai Wajib Pajak akan terakumulasi menjadi risiko pajak yang besar bagi Wajib Pajak. Kesalahan-kesalahan Wajib Pajak dalam menilai risko pajak yang tidak didasari pengetahuan yang memadai terhadap kondisi terkini, seperti menganggap kondisi usaha selama ini sudah “aman” karena terbukti tidak pernah mendapat surat dari kantor pajak, menganggap lawan transaksi dapat “mengamankan” transaksi, menganggap staf pajak yang dimiliki dapat menjamin “keamanan” pengelolaan pajak, menganggap petugas pajak dapat dinegosiasi untuk “mengamankan” masalah pajak, atau anggapan-anggapan sejenis lainnya yang menurut Wajib Pajak dinilai sebagai kondisi yang “aman” dari risiko pajak, dapat menjadi pemicu bagi munculnya risiko pajak yang lebih besar dan tidak terduga yang dapat menghentikan eksistensi usaha (pailit).

Tahun 2018 adalah tahun ketebukaan akses informasi keuangan/perbankan. Sebagaimana diketahui informasi utama bagi sebuah usaha adalah informasi keuangan, khususnya informasi terkait keuangan perbankan. Melalui rekening bank, profil Wajib Pajak dapat langsung diproyeksi dengan konkrit, baik penghasilan yang diperoleh maupun potensi harta yang dimiliki. Di samping itu, informasi perbankan yang dikenal sebagai informasi yang paling terjaga kerahasiaannya dibanding informasi dari lembaga lainnya karena dilindungi Undang-Undang, setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017, tidak ada lagi kerahasiaan data perbankan untuk kepentingan perpajakan. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa setelah dibukanya kerahasiaan data perbankan yang menjadi “informasi paling rahasia” selama ini, maka sesungguhnya tidak ada lagi data apapun yang dapat dirahasiakan untuk kepentingan penilaian kepatuhan Wajib Pajak. Inilah yang harus diwaspadai Wajib Pajak, terutama yang melakukan kegiatan usaha.

Persiapan untuk menghadapi risiko pajak di tahun 2018 menjadi sangat penting maknanya bagi Wajib Pajak dengan kegiatan usaha, mengingat kompleksitas usaha yang dikaitkan dengan risiko pajak yang muncul dari kebijakan-kebijakan perpajakan yang saat ini telah, sedang, dan akan ditetapkan oleh Pemerintah. Pengusaha diharapkan dapat memahami dan menyelaraskan pengelolaan pajak atas kegiatan usaha dengan ketentuan perpajakan yang berlaku sebagai bentuk antisipasi risiko pajak yang terus meningkat sepanjang waktu.

Dalam rangka mendukung Wajib Pajak untuk mengantisipasi risiko pajak atas kegiatan usaha yang dilakukan di tahun 2018, Sekolah Pajak Waskita & Partners yang merupakan lembaga bagian dari Kantor Konsultan Pajak Waskita & Partners menyelenggarakan SOSIALISASI PERPAJAKAN dengan tema “Mengantisipasi Risiko Pajak Kegiatan Usaha di Tahun 2018” yang ditujukan untuk para Pengusaha baik perseorangan maupun badan. Diharapkan dengan sosialisasi perpajakan ini, Pengusaha sebagai Wajib Pajak maupun yang belum jadi Wajib Pajak dapat memahami potensi risiko pajak yang akan terjadi, menilai kadar risiko pajak atas usaha yang dilakukan, dan mengelola risiko pajak dengan dengan bijaksana. Melalui kegiatan SOSIALISASI PERPAJAKAN ini, Pengusaha dapat bertemu langsung dengan Konsultan Pajak resmi berijin praktik dari Pemerintah (Tax Registered Consultant) untuk menanyakan segala hal yang berkaitan dengan risiko pajak atas kegiatan usaha yang dilakukan.

SOSIALISASI PERPAJAKAN akan dilakukan setiap hari Sabtu, pukul 09.00 s.d. 12.00. Untuk tahap awal, dialokasikan untuk tanggal 10, 19, 24, dan 26 Maret 2018. Setiap peserta akan dikenakan biaya investasi sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan akan mendapatkan fasilitas berupa KONSULTASI PAJAK SECARA GRATIS dengan Konsultan Pajak dan snack. Untuk mengikuti kegiatan ini, peserta wajib melakukan pendaftaran terlebih dahulu karena kuota peserta dibatasi 12 (dua belas) orang untuk setiap kegiatan. Untuk melakukan pendaftaran dipersilahkan menghubungi nomor: 085737773195 (Sdr. Fadhil).