Author: waskita 14/12/2016

Direktorat Jenderal Pajak selama ini dianggap belum bekerja secara maksimal untuk meningkatkan penerimaan negara. Banyak penunggak pajak yang selama ini lolos dan berdampak pada tidak tercapainya target penerimaan negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani pun kembali menyinggung kinerja Ditjen Pajak. Padahal, Ditjen Pajak seharusnya dapat melakukan pemeriksaan dengan memanfaatkan data yang selama ini telah dimiliki.

“Wong sudah tau namanya, alamatnya, kok enggak ditagih? Selama ini ke mana saja DJP? Jadi ini buat kami juga sesuatu refleksi karena saya sudah menyampaikan ini ke berbagai forum dengan Bapak Presiden,” tutur Sri Mulyani di Kompleks Istana, Jakarta, Jumat (10/12/2016) Malam.

Menurutnya, saat ini masih terdapat sekira 100 orang kaya di Indonesia yang belum ikut tax amnesty. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir juga masih banyak orang terkaya di Indonesia yang tak melaporkan SPT.

Pada tahun 2012 terdapat 98 WP prominent yang tidak menyerahkan SPT. Sedangkan pada tahun 2013 terdapat 78 yang tidak melaporkan. Jumlah ini stagnan pada tahun 2014 dan menurun menjadi 53 pada tahun 2015.

“Artinya tingkat compliance WP prominent 89,4%. Memang lebih tinggi daripada rata-rata seluruh Indonesia yang hanya 62%, tapi tetap kalau orang prominent enggak bayar pajak, ya no wonder ketimpangannya menjadi sangat besar,” jelas Sri Mulyani.

Sri Mulyani pun mengimbau agar orang-orang kaya di Indonesia dapat segera mengikuti program tax amnesty. Termasuk WP Besar yang telah mengikuti tax amnesty, diharapkan dapat kembali mengikuti program pengampunan pajak ini.

“Banyak sekali nama-nama yang terkenal di prominent ini dan saya lihat deklarasinya maupun tebusannya tidak prominent. Jadi namanya lebih populer daripada reputasi bayar pajaknya. Saya hampir yakin mereka kayaknya masih punya deh harta yang belum dideklarasikan,” tutup Sri Mulyani.

Sumber : Dedy Afrianto / okezone.com (Jakarta, 10 Desember 2016)
Foto : ANTARA

Comments

comments